Kelangkaan Batubara dan Wajah Asli Kapitalis

 

Oleh: Amrizarois ismail, S. Pd., M.Ling

(Dosen Prodi Rekayasa Infrastruktur dan Lingkungan UNIKA Soegijapranata Semarang, Direktur Griya Riset Indonesia)

 

Beberapa akhir ini kita tengah dihebohkan oleh kondisi dinamika ekonomi, diantaranya kelangkaan dari sektor energi berupa batubara. Dua kondisi ini tentu bagi kita sama sekali terdengar tidak masuk akal, mengingat negara kita memiliki sumber daya yang melimpah. Bukan barang rahasia umum lagi bahwa Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki sumber daya fosil yang melimpah, dan sudah sejak lama di ekploitasi keberadaanya mulai dari jaman kolonial, hingga saat ini. Lalu mengapa terjadi kelangkaan yang mengakibatkan langkanya komoditi yang berimbas pada munculnya ancaman krisis energi listrik di dalam negeri, hingga berujung dipecatnya Rudy Hendra Prastowo Direktur Energi Promer PLN dan pelarangan ekspor batu bara untuk periode januari 2022 (Yohana Artha Uly, 2022).

Untuk dapat menjawab hal tersebut, perlu bagikita untuk mengetahui kondisi dan potensi barang komiditi tersebut di Indonesia. Pada tahun 2020, Indonesia menjadi salah satu produsen dan eksportir batubara terbesar di dunia. Bertengger di peringkat tiga dengan jumlah produksi mencapai 562,5 juta ton, Indonesia melampaui peringkat Amerika dan Australis sebagai importir batubara (Cindy Mutia Annur, 2021). Dengan kondisi tersebut, mustahil untuk saat ini Indonesia mengalami kelangkaan batubara yang berujung pada potensi krisis energi yang cukup besar.

Kelangkaan batu bara sendiri sebetulnya berawal dari meningkatnya permintaan batu bara di tengah krisis energi yang melanda beberapa negara seperti kawasan Eropa, China, dan India (Dwi, 2021). Tingginya permintaan inilah yaang kemudian menjadikan harga batu bara melambung tinggi. Namun, nampaknya para investor dan pengusaha batu bara di Indonesia terlampau rakus melihat peluang ini, sehingga secara jor-joran mengexport batu bara ke luar negeri tanpa mengindahkan kewajiban memenuhi  pasokan dalam negeri atau Domestic Market Obligation (DMO) sebesar 25% (Suparjo Ramalan, 2022).

Tentu hal ini menjadi ironi tersendiri, melihat banyaknya perusahaan tambang yang bercokol, mengeruk sumber daya batu bara dan menimbulkan permasalahan ligkungan yang besar dan belum terselesaikan hingga saaat ini. Diketahui, dari data kementrian Energi dan Sumberdaya Mineral (ESDM) yang tercatan melalui websait Minerba One Data Indonesia (MODI) terdapat 5 ribu lebih pemilik Izin Usaha Pertambangan (IUP)[1] dengan produksi barubara mencapai 187 juta ton lebih[2]. Tentu banyaknya perusahaan dan aktivitas tambangnya tersebut mengekibatkan kerusakan hutan yang cukup tinggi, sebagai contoh dikalimantan selatan sebanyak 1,2 juta atau 33% lahan di Kalsel dikuasai oleh pertambangan batubara yang turut juga menjadi penyumbang laju deforestasi.

Referensi Cermin Wajah Asli Kapitalis

Hal ini seolah mencerminkan wajah asli dunia kapitalistik yang memang lebih berorientasi pada pasar dengan tujuan utamanya adalah menimbun kekayaan pribadi dan lingkaran dibanding kepentingan masyarakat secara luas, setidaknya inilah yang coba ditunjukan oleh Prof. Dr. Jamil Salmi dalam buku Violence and Democratik Cociety. Dalam buku tersebut, ditunjukan paham kapitalis hanya tunduk pada sistem ekonomi yang berhaluan moda dan individu dan keputusan ekonomi oleh untung rugi pasar yang seringkali menjadi penyulut terjadinya berbagai pelanggaran hak asasi manusia yang halus dan terselubung dalam bentuk ketimpangan ekonomi hingga krisis (Alami, A, N, 2006). Alam di negeri ini sudah banyak dikorbankan untuk kepentingan para kapital, namun kelangkaan batu bara dalam negeri menegaskan kaum kapital seolah tidak tahu caranya berterimakasih bahkan terkesan arogan dengan beraninya melanggar ketentuan kewajiban untuk memenuhi target DMO yang telah ditentukan pemerintah.

Langkah tegas pemerintah melalui mentri BUMN dengan pemecatan Direksi PLN dan melarang pelaku usaha untuk melakukan penjualan ke luar negeri atau ekspor batu bara selama periode 1-31 Januari 2022 patut untuk diapresiasi, namun tentu langkah pemecatan dan pelarangan ekspor saja tidak cukup tanpa menindak tegas dan memberikan sangsi untuk para perusahaan nakal yang terbukti tidak mematuhi kewajiban pemenuhan DMO sebaanyak 25%. Ada banyak opsi pemberian sangsi para kapital nakal tersebut, diantaranya ancaman pencabutan IUP yang beberapahari lalu sepat lantang diumumkan oleh Presiden Jokowi terhadap beberapa perusahaan tambang yang tidak memenui ketentuan baik administrasi hingga yang terindikasi merusaklingkungan. Negara tidak boleh kalah dengan para penyamun.

Referensi

Athiqah Nur Alami. (2006). Kekerasan kapitalisme. 111–118.

Cindy Mutia Annur. (2021, November). Tiongkok Rajai Produksi Batu Bara pada 2020, Indonesia Peringkat Berapa? Katadata.Co.Id, 1. https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/11/08/tiongkok-rajai-produksi-batu-bara-pada-2020-indonesia-peringkat-berapa

Dwi, C. (2021, October 14). Krisis Energi, Saham Batu Bara “Meledak” di Seluruh Dunia. CNBC Indonesia.Com, 1. https://www.cnbcindonesia.com/market/20211014101153-17-283806/krisis-energi-saham-batu-bara-meledak-di-seluruh-dunia

Suparjo Ramalan. (2022, January 4). PLN Krisis Batu Bara, Ternyata Ini Penyebabnya. Okezone.Com, 1. https://economy.okezone.com/read/2022/01/04/320/2527365/pln-krisis-batu-bara-ternyata-ini-penyebabnya?page=1

Yohana Artha Uly. (2022, January 6). Buntut Krisis Pasokan Batu Bara, Erick Thohir Copot Direktur Energi Primer PLN. Money.Kompas.Com, 1. https://money.kompas.com/read/2022/01/06/151359226/buntut-krisis-pasokan-batu-bara-erick-thohir-copot-direktur-energi-primer-pln?page=all

Data ESDM, diakses di https://modi.esdm.go.id/portal/dataPerusahaan

Data BPS, diakses di https://kaltim.bps.go.id/indicator/10/361/1/produksi-batubara.html

---

[1] https://modi.esdm.go.id/portal/dataPerusahaan

[2] https://kaltim.bps.go.id/indicator/10/361/1/produksi-batubara.html